pembentukan UU yang masih tertunda itulah maka perlu upaya antisipasi yaitu dengan mempersiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik yang nantinya menjadi peraturan pelaksana dari UU ITE tersebut. J. Identifikasi Masalah 1. Bagaimakah prinsip-prinsip hukum mengatur tentang transaksi elektronik ? 2.
dalam perubahan UU tentang ITE tersebut sesuai dengan undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang, hal-hal yang hendak dikaji dalam naskah akademik revisi UU tentang ITE teridentifikasi 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:, NASKAH AKADEMIK Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi … ( UU – ITE dan UU -TIPITI) akan saling melengkapi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna Teknologi Informasi. Selain dari pada itu, selain karena UU TIPITI ini dibuat berdasarkan asas keamanan, kepastian hukum, etika, manfaat,.
Tujuannya adalah tersusunnya Naskah Akademik Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan persiapan pembentukan RUU ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih menjamin efektifitas pelaksanaannya. Penyusunan NA RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.
hakim diharuskan menggali hukum yang hidup di masyarakat ( UU Pokok Kehakiman ). 2. Membuat sebuah naskah akademik sebagai dasar pemikiran maupun kerangka untuk perancangan pengundangan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. 3. Merancang draft akademik dari perundangan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai.
sebagaidiatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE . Dalam naskah akademik RUU ITE , BAB V tentang materi muatan regulasi dan transaksi elektronik, Bagian XII tentang perbuatan yang dilarang, tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan internet tidak pernah disinggung.